Telah Dipublikasikan Dalam Kolom Opini Serambi Indonesia (21/8/2007)
Teriakan ”transparansi” kian menggema di Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Aksi ini memuncak ketika Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unsyiah menggelar demontrasi sebagai tanda tak setuju SPP dinaikkan lagi! Fenomena lain yang juga kian terasa setelah kampus ini diserbu dengan bantuan asing. Drama ”rental” aset kampus dengan berbagai versi. Di saat para dosen disibukkan dengan mengejar pekerjaan sampingan di berbagai NGO asing hingga BRR, ketimbang menunaikan tugasnya mengajar di kampus. Ketika pendidikan dijadikan sejata pribadi berkedok ”yayasan” mendadak. Proyek-proyek pun ada di tangan.
Memang, kita harus mensikapi persoalan ini dengan kepala dingin. Biar pun tanpa disadari ada persoalan lain yang tak kalah peliknya dengan isu transparansi, seperti birokrasi dan pelayanan (publik) yang masih acak-acakan. Namun, saya sangat sedih ketika para aktivis sepertinya berjuang sendiri. Komponen kampus lain belum (juga) bersuara. Sampai kapan begini? Tak lama lagi, kampus akan berantakan?
Mengapa saya harus bicara tentang ini? Inilah panggilan nurani selaku alumni ”kecil”. Alumni yang bukan bergelar master atau doktor. Bukan pula pejabat negara atau saudagar kaya. Biar pun itu adanya, izinkanlah saya untuk mengetuk pintu kesadaran seluruh insan kampus, dari Pak Rektor, Pak Dekan, puluhan profesor dan doktor hingga puluhan ribu mahasiswa Unsyiah bahwa transparansi secara total harus segera dibuka! Karena transparansi adalah bagian dari fondasi untuk memodernkan kampus.
Tiga Realita
Pertama, kampus masih belum memiliki komitmen yang kuat dan nyata dalam upaya mewujudkan transparansi. Tuntutan transparansi malah direspon dengan kecurigaan yang berlebihan dari elite (penguasa) kampus. Kedua, pengelolaan keuangan dan manajemen aset kampus masih jauh dari prinsip transparan dan akuntabel. Akses informasi terhadap persoalan ini amat sulit dilakukan. Jangan curigai para aktivis kemudian menduga-duga ketidakberesan didalamnya. Kampus terasa ogah menjadi model pengelolaan pemerintahan ”mini” yang clean. Ketiga, gebrakan mahasiswa mendorong transparansi masih memerlukan pemulihan kesadaran dan stamina. Alokasi sumber daya dan ritme perjuangan lembaga kemahasiswaan mesti diakui masih parsial dan belum membumi. Sebuah tantangan baru untuk para aktivis mahasiswa Unsyiah.
Realita Advokasi
Dalam kurun dua terakhir, beberapa kali saya diminta oleh lembaga kemahasiswa guna memotret prilaku ketidaktransparanan itu. Pertanyaan kritis acap kali muncul. Langkah strategis apa yang harus dilakukan, bung Abdul? Bila advokasi (anggaran), mengapa advokasi harus digulirkan?
Pertama, transparansi belum dilakukan bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Sangat sulit untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran, mulai dari jurusan, fakultas, konon lagi rektorat. Saya sering bertanya para aktivis dan kebanyakan mereka bingung harus jawab apa. Tahukah Anda berapa jumlah jenis beasiswa yang dikelola oleh kampus setiap tahunnya, hingga total rupiahnya? Tahukah Anda total penerimaan anggaran setiap tahun dari APBN, APBD Provinsi? Berapa jumlah uang yang dikumpulkan dari pembayaran SPP, dengan terperinci setiap tahunnya? Ke mana uang itu dibawa?
Belum lagi pengelolaan ”kutipan” lain mengatasnamankan yayasan di beberap fakutas. Berapa uang yang diterima kampus pasca bencana? Dari donatur/NGO baik dalam bentuk uang mau pun barang? Tahukan total aset kampus, yang bergerak dan tidak bergerak? Berapa uang yang masuk ke kas Unsyiah dari ”rental” kampus itu? Jangan berhenti di sini, masih banyak pertanyaan lain yang harus dicari jawabannya.
Kedua, akuntabilitas pengelolaan anggaran sangat sulit ditembus. Mahasiswa sebagai seyogyanya mendapatkan ruang yang layak untuk dapat menilai dan menelaah “rapor” pertanggungjawaban itu. Tetapi kenyataanya, setiap pertanyaan demikian justru diklaim sebagai wilayah rahasia yang tak sembarang orang dapat menyentuhnya. Padahal, mahasiswa juga ”pemegang saham” untuk Unsyiah, bukan?
Ketiga, pengalokasiaan anggaran belum melibatkan dan belum menyahuti kebutuhan mendesak bagi warga kampus. Akibatnya, anggaran itu rawan terjadi penyimpangan dan korupsi. Boleh jadi kemudian kesejahteraan dosen dan karyawan pun terabaikan sehingga mereka tidak dapat ”bergantung” sepenuhnya dengan kampus. (Biarapun soal etika pendidikan tersedia alasan yang berbeda). Artinya, banyak kebutuhan riel belum terpenuhi. Riakan-riakan pun berujung pada kepercayaan kian menipis.
Ketika kampus sudah dibiarkan demikian, pengelolaan anggaran tanpa ada transparansi, miskin akuntabilitas, tidak ada ruang bagi warga kampus untuk menyusun anggaran (ke mana mau dibelanjakan), maka sebenarnya ini adalah awal kegagalan dalam mengelola kampus. Ini ”kurikulum” yang tidak sehat dalam membangun kampus kita.
Harapan
Aktivis mahasiswa harus segera “membumikan” bahwa persoalaan anggaran dan proses pengambilan kebijakan kampus telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Pastikan bila teriakan lantang menuntut transparansi tak sekedar bunyi sesaat. Mahasiswa adalah ujung tombak. Karena itu, persoalan ini semoga tidak berakhir begitu saja. Bukan hanya gara-gara kenaikan SPP kita meneriakkan tranparansi. Sebab, SPP bagi kecil dari transparansi itu.
Jadikanlah isu pentingnya advokasi anggaran sebagai gerakan bersama. Seluruh komponen kampus harus di ajak bicara, seperti dosen, karyawan hingga tukang parkir. Action plan harus dirumuskan. Mewujudkan transparansi kampus bukan beban segelintir pihak. Dibutuhkan rencana advokasi bersama. Ingatlah, perbedaan ”baju” dalam gerakan mahasiswa adalah kondisi yang sah-sah saja. Bagian dari demokrasi gerakan kampus.
Namun saya berharap jika hal tersebut tidak dijadikan tabir mati sehingga tak bersatu dua kutub yang berbeda. Transparan dalam anggaran, terbuka dalam melahirkan kebijakan kampus, harus kita jadikan visi perjuangan utuh dan satu. Bahkan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, baik secara langsung atau tidak langsung dengan kampus, adalah sejata ampuh untuk mendobrak ketidaktransparanan itu.
Menyelamatkan Citra
Terlepas dari gesekan politik pasca pemilihan pimpinan kampus setahun silam, Unsyiah harus diselamatkan. Diselamatkan citranya sebagai Jantong Hatee rakyat Aceh. Bagaimana itu dapat dilakukan apabila kampus masih bertahan dengan gaya ortodok dalam pengelolaannya? Bukan zamannya lagi memperlakukan kampus layaknya perusaahaan. Dari tahun 2003, 2004 dan 2005 saja, tersedot APBD Aceh sebesar Rp 67,122 milyar lebih untuk Unsyiah. Angka yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan ”hibah” daerah lain untuk kampus negeri yang ada di wilayahnya.
Pilihan yang bijak tentu kampus harus secara proaktif membangun transparansi. Dan saya percaya itikad baik itu masih tersisa. Soal mekanisme penerapan transparan sampai dengan Informasi yang wajib diberikan oleh kampus tentu harus dirumuskankan bersama. ”Senat Unsyiah” sejatinya sudah bersuara. Berada di lini terdepan dan tidak diam saja. Hal ini sangat penting sehingga kran transparansi masih berjalan dalam koridor yang tepat. Tidak pula mencederai hak-hak warga kampus untuk mendapatkannya.
Sebagai alumi ”kecil”, saya berharap gebrakan mahasiswa tetap berjalan dengan etika. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan kesabaran akan memudar sehingga pola yang tidak sehat lainnya, mungkin saja terjadi. Apakah itu duluan lahir ketimbang gerakan ”Senat Unsyiah” dalam meresponnya? Jangan tunggu lama-lama. Pesan dari lagu dangdut itu harus secepatnya dilakoni. Win-win solution, harus secepatnya kita pikirkan bersama. Mewujudkan transparansi (anggaran) dan transparansi (kebijakan) di Unsyiah tercinta. Semoga.
Oleh:
Abdullah Abdul Muthaleb
Mantan Sekretaris Umum BEM FE Unsyiah,
Kini sebagai Manager Program Monitoring Parlemen
LSM GeRAK Aceh
Teriakan ”transparansi” kian menggema di Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Aksi ini memuncak ketika Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unsyiah menggelar demontrasi sebagai tanda tak setuju SPP dinaikkan lagi! Fenomena lain yang juga kian terasa setelah kampus ini diserbu dengan bantuan asing. Drama ”rental” aset kampus dengan berbagai versi. Di saat para dosen disibukkan dengan mengejar pekerjaan sampingan di berbagai NGO asing hingga BRR, ketimbang menunaikan tugasnya mengajar di kampus. Ketika pendidikan dijadikan sejata pribadi berkedok ”yayasan” mendadak. Proyek-proyek pun ada di tangan.
Memang, kita harus mensikapi persoalan ini dengan kepala dingin. Biar pun tanpa disadari ada persoalan lain yang tak kalah peliknya dengan isu transparansi, seperti birokrasi dan pelayanan (publik) yang masih acak-acakan. Namun, saya sangat sedih ketika para aktivis sepertinya berjuang sendiri. Komponen kampus lain belum (juga) bersuara. Sampai kapan begini? Tak lama lagi, kampus akan berantakan?
Mengapa saya harus bicara tentang ini? Inilah panggilan nurani selaku alumni ”kecil”. Alumni yang bukan bergelar master atau doktor. Bukan pula pejabat negara atau saudagar kaya. Biar pun itu adanya, izinkanlah saya untuk mengetuk pintu kesadaran seluruh insan kampus, dari Pak Rektor, Pak Dekan, puluhan profesor dan doktor hingga puluhan ribu mahasiswa Unsyiah bahwa transparansi secara total harus segera dibuka! Karena transparansi adalah bagian dari fondasi untuk memodernkan kampus.
Tiga Realita
Pertama, kampus masih belum memiliki komitmen yang kuat dan nyata dalam upaya mewujudkan transparansi. Tuntutan transparansi malah direspon dengan kecurigaan yang berlebihan dari elite (penguasa) kampus. Kedua, pengelolaan keuangan dan manajemen aset kampus masih jauh dari prinsip transparan dan akuntabel. Akses informasi terhadap persoalan ini amat sulit dilakukan. Jangan curigai para aktivis kemudian menduga-duga ketidakberesan didalamnya. Kampus terasa ogah menjadi model pengelolaan pemerintahan ”mini” yang clean. Ketiga, gebrakan mahasiswa mendorong transparansi masih memerlukan pemulihan kesadaran dan stamina. Alokasi sumber daya dan ritme perjuangan lembaga kemahasiswaan mesti diakui masih parsial dan belum membumi. Sebuah tantangan baru untuk para aktivis mahasiswa Unsyiah.
Realita Advokasi
Dalam kurun dua terakhir, beberapa kali saya diminta oleh lembaga kemahasiswa guna memotret prilaku ketidaktransparanan itu. Pertanyaan kritis acap kali muncul. Langkah strategis apa yang harus dilakukan, bung Abdul? Bila advokasi (anggaran), mengapa advokasi harus digulirkan?
Pertama, transparansi belum dilakukan bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Sangat sulit untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran, mulai dari jurusan, fakultas, konon lagi rektorat. Saya sering bertanya para aktivis dan kebanyakan mereka bingung harus jawab apa. Tahukah Anda berapa jumlah jenis beasiswa yang dikelola oleh kampus setiap tahunnya, hingga total rupiahnya? Tahukah Anda total penerimaan anggaran setiap tahun dari APBN, APBD Provinsi? Berapa jumlah uang yang dikumpulkan dari pembayaran SPP, dengan terperinci setiap tahunnya? Ke mana uang itu dibawa?
Belum lagi pengelolaan ”kutipan” lain mengatasnamankan yayasan di beberap fakutas. Berapa uang yang diterima kampus pasca bencana? Dari donatur/NGO baik dalam bentuk uang mau pun barang? Tahukan total aset kampus, yang bergerak dan tidak bergerak? Berapa uang yang masuk ke kas Unsyiah dari ”rental” kampus itu? Jangan berhenti di sini, masih banyak pertanyaan lain yang harus dicari jawabannya.
Kedua, akuntabilitas pengelolaan anggaran sangat sulit ditembus. Mahasiswa sebagai seyogyanya mendapatkan ruang yang layak untuk dapat menilai dan menelaah “rapor” pertanggungjawaban itu. Tetapi kenyataanya, setiap pertanyaan demikian justru diklaim sebagai wilayah rahasia yang tak sembarang orang dapat menyentuhnya. Padahal, mahasiswa juga ”pemegang saham” untuk Unsyiah, bukan?
Ketiga, pengalokasiaan anggaran belum melibatkan dan belum menyahuti kebutuhan mendesak bagi warga kampus. Akibatnya, anggaran itu rawan terjadi penyimpangan dan korupsi. Boleh jadi kemudian kesejahteraan dosen dan karyawan pun terabaikan sehingga mereka tidak dapat ”bergantung” sepenuhnya dengan kampus. (Biarapun soal etika pendidikan tersedia alasan yang berbeda). Artinya, banyak kebutuhan riel belum terpenuhi. Riakan-riakan pun berujung pada kepercayaan kian menipis.
Ketika kampus sudah dibiarkan demikian, pengelolaan anggaran tanpa ada transparansi, miskin akuntabilitas, tidak ada ruang bagi warga kampus untuk menyusun anggaran (ke mana mau dibelanjakan), maka sebenarnya ini adalah awal kegagalan dalam mengelola kampus. Ini ”kurikulum” yang tidak sehat dalam membangun kampus kita.
Harapan
Aktivis mahasiswa harus segera “membumikan” bahwa persoalaan anggaran dan proses pengambilan kebijakan kampus telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Pastikan bila teriakan lantang menuntut transparansi tak sekedar bunyi sesaat. Mahasiswa adalah ujung tombak. Karena itu, persoalan ini semoga tidak berakhir begitu saja. Bukan hanya gara-gara kenaikan SPP kita meneriakkan tranparansi. Sebab, SPP bagi kecil dari transparansi itu.
Jadikanlah isu pentingnya advokasi anggaran sebagai gerakan bersama. Seluruh komponen kampus harus di ajak bicara, seperti dosen, karyawan hingga tukang parkir. Action plan harus dirumuskan. Mewujudkan transparansi kampus bukan beban segelintir pihak. Dibutuhkan rencana advokasi bersama. Ingatlah, perbedaan ”baju” dalam gerakan mahasiswa adalah kondisi yang sah-sah saja. Bagian dari demokrasi gerakan kampus.
Namun saya berharap jika hal tersebut tidak dijadikan tabir mati sehingga tak bersatu dua kutub yang berbeda. Transparan dalam anggaran, terbuka dalam melahirkan kebijakan kampus, harus kita jadikan visi perjuangan utuh dan satu. Bahkan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, baik secara langsung atau tidak langsung dengan kampus, adalah sejata ampuh untuk mendobrak ketidaktransparanan itu.
Menyelamatkan Citra
Terlepas dari gesekan politik pasca pemilihan pimpinan kampus setahun silam, Unsyiah harus diselamatkan. Diselamatkan citranya sebagai Jantong Hatee rakyat Aceh. Bagaimana itu dapat dilakukan apabila kampus masih bertahan dengan gaya ortodok dalam pengelolaannya? Bukan zamannya lagi memperlakukan kampus layaknya perusaahaan. Dari tahun 2003, 2004 dan 2005 saja, tersedot APBD Aceh sebesar Rp 67,122 milyar lebih untuk Unsyiah. Angka yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan ”hibah” daerah lain untuk kampus negeri yang ada di wilayahnya.
Pilihan yang bijak tentu kampus harus secara proaktif membangun transparansi. Dan saya percaya itikad baik itu masih tersisa. Soal mekanisme penerapan transparan sampai dengan Informasi yang wajib diberikan oleh kampus tentu harus dirumuskankan bersama. ”Senat Unsyiah” sejatinya sudah bersuara. Berada di lini terdepan dan tidak diam saja. Hal ini sangat penting sehingga kran transparansi masih berjalan dalam koridor yang tepat. Tidak pula mencederai hak-hak warga kampus untuk mendapatkannya.
Sebagai alumi ”kecil”, saya berharap gebrakan mahasiswa tetap berjalan dengan etika. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan kesabaran akan memudar sehingga pola yang tidak sehat lainnya, mungkin saja terjadi. Apakah itu duluan lahir ketimbang gerakan ”Senat Unsyiah” dalam meresponnya? Jangan tunggu lama-lama. Pesan dari lagu dangdut itu harus secepatnya dilakoni. Win-win solution, harus secepatnya kita pikirkan bersama. Mewujudkan transparansi (anggaran) dan transparansi (kebijakan) di Unsyiah tercinta. Semoga.
Oleh:
Abdullah Abdul Muthaleb
Mantan Sekretaris Umum BEM FE Unsyiah,
Kini sebagai Manager Program Monitoring Parlemen
LSM GeRAK Aceh
.JPG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar